logo permitkita.id
Hubungi Kami

KKPR / KRK

Persetujuan Kesesuaian Tata Ruang untuk Legalitas Pembangunan

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah dokumen tata ruang yang menjadi dasar legalitas sebelum pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Dokumen ini memastikan bahwa lokasi dan rencana pembangunan telah sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah.

Tanpa KKPR atau KRK, proses perizinan bangunan tidak dapat dilanjutkan.

Apa Itu KKPR?

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah persetujuan yang menyatakan bahwa rencana kegiatan atau pembangunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau RDTR yang berlaku.

KKPR diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Apa Itu KRK?

KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah dokumen informasi tata ruang yang memuat ketentuan teknis pembangunan pada suatu lokasi, seperti:

  • Garis Sempadan Bangunan (GSB)
  • Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
  • Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
  • Ketinggian maksimum bangunan
  • Peruntukan lahan

KRK biasanya diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan teknis sebelum perencanaan arsitektur dilakukan.

Dasar Hukum KKPR

Pelaksanaan KKPR mengacu pada:

  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kapan KKPR / KRK Diperlukan?

Dokumen ini dibutuhkan saat:

  • Membeli lahan untuk investasi
  • Mengurus PBG
  • Mengurus perizinan usaha melalui OSS
  • Mengubah fungsi lahan
  • Mengembangkan kawasan komersial atau industri

Perbedaan KKPR dan KRK

KKPR

KRK

Persetujuan kesesuaian tata ruang

Informasi teknis rencana kota

Terintegrasi OSS

Diterbitkan Pemda

Wajib sebelum PBG

Dasar perencanaan desain

Keduanya saling berkaitan dalam proses perizinan pembangunan.

Alur Proses Pengurusan KKPR / KRK

1️⃣ Analisis lokasi dan peruntukan lahan
2️⃣ Persiapan dokumen kepemilikan tanah
3️⃣ Pengajuan melalui OSS atau Pemda
4️⃣ Evaluasi tata ruang
5️⃣ Penerbitan KKPR / KRK

Risiko Jika Tidak Memiliki KKPR / KRK

  • ❌ Penolakan PBG
  • ❌ Proyek tidak sesuai tata ruang
  • ❌ Potensi sanksi administratif
  • ❌ Kerugian investasi akibat salah peruntukan lahan

Layanan KKPR / KRK di PermitKita.id

PermitKita.id membantu:

✔ Analisis awal kesesuaian tata ruang
✔ Pendampingan pengurusan KKPR melalui OSS
✔ Pengurusan KRK ke pemerintah daerah
✔ Konsultasi peruntukan lahan sebelum pembelian
✔ Integrasi dengan PBG dan SLF

Kami memastikan proyek Anda sesuai tata ruang dan aman secara hukum sebelum pembangunan dimulai.

Konsultasikan Sekarang

Pastikan lahan dan rencana pembangunan Anda sesuai regulasi tata ruang.

📞 Hubungi PermitKita.id untuk konsultasi dan estimasi biaya pengurusan KKPR / KRK.